Dugaan Penipuan Berkedok Urus Sertifikat Tanah di Surabaya, Korban Rugi Puluhan Juta

Surabaya, Saranapos.com, locusdelictinews I Persoalan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok pengurusan sertifikat tanah mencuat di Surabaya. Sejumlah korban siap menempuh jalur hukum.

Salah satu korban diketahui bernama Laspari (68), warga Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Korban lain menyeret nama seorang pria berinisial Ariadi (39), warga Jl. Anggrek,  Kel. Wage, Kec. Taman, Sidoarjo.

Para korban mengaku telah menyerahkan sejumlah uang dan dokumen penting untuk pengurusan sertifikat. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, proses tak kunjung ada kejelasan.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, satu korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 96 juta. Angka tersebut diduga belum keseluruhan, karena informasi lain menyebut ada pihak tambahan yang mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah.

Janji Rampung 3-12 Bulan

Modus yang digunakan, pelaku menjanjikan proses pengurusan surat dan sertifikat tanah rampung dalam 3 hingga 12 bulan.

"Setelah lewat waktu yang dijanjikan, tidak ada kepastian. Dokumen tidak jelas, uang yang sudah diserahkan juga tidak ada kejelasan penggunaannya," ujar Laspari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Korban berharap pihak yang menjanjikan pengurusan segera memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab.

Datangi Kantor di Ketintang Baru

Dalam upaya mencari kejelasan, sejumlah korban sempat mendatangi sebuah kantor di kawasan Jl. Ketintang Baru II, Surabaya.

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait proses sertifikat yang tak kunjung selesai. Namun hingga kini, hubungan kantor tersebut dengan aktivitas pengurusan sertifikat yang dipersoalkan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Karena janji yang telah lewat dan dinilai tidak ada itikad baik, korban memutuskan menempuh jalur hukum.

"Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Kami sudah cukup capek dibohongi terus," tegas korban.

Para korban berharap laporan yang akan disampaikan ditindaklanjuti aparat penegak hukum secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang, keberadaan dokumen asli milik korban, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.(Red)