NALAR LILUR DAN HUMOR ABUNAWAS: DIALEKTIKA ANTARA KEPASTIAN HUKUM, KEKUASAAN, DAN IRONI
Saranapos.com, "Sesuatu yang jika melebihi batasnya, niscaya akan berbalik menjadi lawannya."
— Imam Al-Ghazali (Ihya’ ‘Ulumuddin)
Gemuruh badai di dalam cangkir teh kebangsaan kerap kali bermula bukan dari ledakan meriam, melainkan dari gemerotok gigi kekuasaan yang berpura-pura menjadi penjaga moralitas. Di ruang-ruang digital yang bising—tempat di mana algoritma lebih disembah daripada akal sehat—kejernihan berpikir perlahan sirna digantikan oleh kepulan kabut histeria. Ketika ruang publik kita dijejali oleh narasi-narasi sensasional, tuduhan tanpa tabayun yang dilayangkan lewat panggung podcast, hingga intrik-intrik keumatan yang menyeret nama para ulama sepuh pasca-Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, kita tidak sedang sekadar menyaksikan dinamika politik biasa. Kita sedang menatap cermin retak dari sebuah penyakit zaman: Nalar Lilur.
Nalar Lilur adalah kondisi ketika kesadaran hukum, politik, dan keagamaan kehilangan jiwa substantifnya. Ia adalah rasionalitas yang kebingungan, linglung, dan terasing dari akar spiritualitas, namun berhias dengan pakaian formalisme yang mentereng. Dalam kepungan Nalar Lilur, kepastian hukum yang semestinya menjadi benteng keadilan bertransformasi menjadi katedral batu yang dingin dan tak berjiwa, sementara politik beringsut menjadi arena manipulasi simbolis yang profan.
Tarian Positivisme dan Jebakan Kebingungan Epistemologis
Dalam peta filsafat hukum modern, positivisme murni sebagaimana dibayangkan oleh Hans Kelsen berupaya memurnikan hukum dari anasir-anasir luar seperti moral, kebiasaan, dan politik. Hukum diposisikan sebagai tatanan logis-normatif yang berdiri sendiri. Namun, ketika gagasan ini berinteraksi dengan realitas politik yang haus akan legitimasi, lahir sebuah monster baru: hukum yang patuh secara prosedural namun membunuh keadilan secara perlahan.
Nalar Lilur bekerja melalui tiga tahapan manipulasi yang sangat halus. Pertama, ia menciptakan aporia prosedural, di mana setiap ayat dan pasal teknis dipenuhi dengan sangat presisi, tetapi rasa keadilan masyarakat yang paling mendasar justru diinjak-injak. Kedua, ia membangun tembok bahasa melalui jargon-jargon teknis yang sengaja dijauhkan dari pemahaman rakyat jelata, sehingga ruang kritik terkunci rapat. Ketiga, ia mereduksi keadilan hanya sebatas apa yang tertera pada lembaran kertas resmi, mengabaikan prinsip kebajikan universal yang melandasinya.
Dampaknya adalah sebuah ilusi kolektif. Penguasa dan elite merasa telah bertindak adil dan benar semata-mata karena telah memenuhi tata cara administratif, sementara rakyat yang tertindas hanya bisa terpana dalam kebingungan—merasakan ketidakadilan yang menyengat namun kehilangan kata-kata untuk menunjuk di mana letak kejahatan logika tersebut.
Rekaman Empiris: Ketika Ruang Suci Diterpa Badai Narasi
Fenomena Nalar Lilur bukan sekadar abstraksi yang bersemayam di atas awan-awan filsafat; ia adalah benalu yang menggerogoti tubuh kebangsaan dan keumatan kita secara nyata. Kita dapat menyaksikan anatomi empirisnya dalam riak konflik yang merebak di media digital, khususnya rangkaian tuduhan yang dilemparkan oleh Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Lilur) dalam pelbagai tayangan podcast. Dalam narasi yang disebarkan ke ruang publik, tudingan-tudingan bernada prasangka mengenai alir-mengalir dana, transaksi politik, hingga dugaan suap dialamatkan kepada pucuk pimpinan PBNU, termasuk Rois Aam KH Miftachul Akhyar, Sekjen Saifullah Yusuf, serta KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Peristiwa ini mencapai titik puncaknya ketika konflik wacana digital tersebut dibawa ke ranah hukum formal melalui pelaporan karya jurnalistik ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan pencemaran nama baik. Di sini, Nalar Lilur menyingkapkan dua wajah utamanya sekaligus.
Di satu sisi, hadir Nalar Lilur Wacana yang memanfaatkan panggung _podcast_ sebagai ruang teaterikal untuk melemparkan tuduhan tanpa disiplin verifikasi (_tabayun_), menjajakan prasangka sebagai kebenaran demi meraup perhatian publik yang dahaga akan tontonan. Di sisi lain, muncul Nalar Lilur Prosedural yang bergegas menyelesaikan retaknya ukhuwah dan marwah spiritualitas keagamaan semata-mata melalui kacamata sengketa etik dan aturan yuridis formal. Seolah-olah kehormatan seorang ulama dan keagungan lembaga keagamaan cukup ditimbang dan ditakar oleh selembar surat keputusan majelis etik atau putusan pengadilan.
Tragedi ini terasa semakin ironis ketika dibentangkan di atas tanah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang—sebuah situs sejarah tempat KH Abdul Wahab Chasbullah dahulu menyemaikan benih kemerdekaan berpikir dan keluhuran akhlak. Ketika arena suci keumatan direduksi menjadi ajang saling tuduh di media sosial dan pertarungan legalitas yang kering, kita menyaksikan betapa nilai-nilai spiritual telah terpinggirkan oleh syahwat politik dan sensasialisme zaman.
Subversi Sufistik: Humor Abunawas sebagai Penawar Racun Dogmatisme
Di tengah kepungan Nalar Lilur yang kaku dan penuh kepalsuan, tradisi humor sufi—yang disimbolkan oleh sosok legendaris Abu Nuwas (Abunawas) serta kisah-kisah kelakar para kiai—hadir sebagai penawar spiritual yang sangat manjur. Humor dalam tradisi keislaman bukanlah sekadar pelipur tawa yang kosong dari makna, melainkan sebuah metode dekonstruksi epistemologis yang mampu membongkar keangkuhan tatanan tanpa harus menumpahkan darah.
Secara filosofis, humor bekerja melalui dua daya utama. *Pertama, melalui Teori Inkongruitas, humor mengeksploitasi jurang yang sangat lebar antara klaim-klaim kesucian moral yang didengungkan oleh penguasa dengan kerendahan perilaku yang sebenarnya mereka sembunyikan.* Abunawas, misalnya, tidak pernah menolak perintah absurd dari Khalifah Harun Al-Rasyid secara maksiat konfrontatif. Ia justru melaksanakannya secara sangat harfiah (_hyper-literalism_) hingga perintah itu sendiri menelanjangi betapa konyol dan tidak logisnya aturan yang dibuat oleh kekuasaan.
Pendekatan ini sejalan dengan strategi dekonstruksi Jacques Derrida: membongkar tirani tatanan dari dalam dengan menggunakan instrumen dan bahasa tatanan itu sendiri. Ketika hukum dijadikan sarana kesewenang-wenangan dan keagamaan dijadikan topeng kekuasaan, humor membalikkan posisi tawar. Ia menelanjangi raja yang telanjang, membuat kekuasaan tersadar akan betapa kerdilnya manusia di hadapan Kebenaran Sejati.
*Kedua, melalui Teori Pelepasan, humor menjadi sarana katarsis spiritual.* Ia membebaskan jiwa-jiwa rakyat yang tertekan oleh hegemoni politik dan ketakutan akan otoritas, mengembalikan keceriaan dan daya kritis masyarakat yang sempat terbius oleh mantra-mantra formalisme.
Anomali Tiga Dimensi: Perjumpaan Hukum, Politik, dan Tawa
Untuk memahami bagaimana ketiga elemen ini saling berinteraksi, kita dapat mencermati gerakan dialektis di antara ketiganya.
Hukum berkedudukan sebagai tesis yang berupaya menegakkan ketertiban, kepastian, dan keadilan prosedural. Namun, jika ia terisolasi dari moralitas dan empati kemanusiaan, hukum berisiko tinggi membeku menjadi dogma yang dingin dan tidak berjiwa.
Di sisi lain, Politik hadir sebagai antitesis yang menggerakkan kekuasaan dan dinamika sosial. Namun, ketika politik kehilangan kompas etik, ia cenderung memanipulasi hukum demi melanggengkan kepentingan oligarki dan melahirkan Nalar Lilur yang merusak tatanan.
Di sinilah Humor Abunawas masuk sebagai sintesis yang membebaskan. Melalui ironi, kecerdasan rasa, dan katarsis tawa, humor meruntuhkan kepalsuan politik sekaligus mencairkan kekakuan hukum. Ia tidak menghancurkan hukum atau politik, melainkan mengembalikan keduanya ke atas pijakan nilai-nilai substantif keadilan dan kerendahan hati. Humor Abunawas menolak penundukan hukum di bawah syahwat kekuasaan, sekaligus mengingatkan para elit bahwa kepatutan manusiawi selalu berada di atas perdebatan tekstual yang dangkal.
Gema Pemikiran: Dari Para Pendiri NU hingga Para Pujangga Dunia
Langkah dekonstruksi Nalar Lilur melalui kejujuran nurani dan humor menemukan pembenaran yang kuat dalam rekam jejak pemikiran para ulama besar dan pemikir dunia:
Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah, menegaskan:
_"Kemerdekaan berpikir dan berpendapat adalah hakikat kebangkitan ulama. Jangan pernah memenjarakan kebenaran dalam sangkar prasangka dan kepicikan politik."_
Dawuh Mbah Wahab ini menyentak kesadaran kita bahwa Jam'iyyah Nahdlatul Ulama didirikan di atas pilar kebebasan berpikir yang dipandu oleh keluhuran akhlak, bukan di atas tradisi saling lempar prasangka di media publik.
Sejalan dengan itu, Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya _"Ihya’ ‘Ulumuddin"_ menuliskan peringatan yang sangat tajam:
_"Seburuk-buruk ulama adalah yang mengunjungi penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah yang mengunjungi ulama. Kerusakan rakyat terjadi akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa terjadi akibat kerusakan ulama yang tertipu oleh kemegahan duniawi."_
Al-Ghazali mengingatkan bahwa ketika para pemangku agama terserap ke dalam kalkulasi kekuasaan yang pragmatis, nalar agama akan mengalami pembusukan menjadi Nalar Lilur—sebuah kesadaran yang silau oleh kilatan materi dan posisi.
Dari belahan dunia barat, peraih Nobel Sastra tahun 1927, Henri Bergson, dalam karyanya _"Laughter"_, menguraikan fungsi sosial dari tawa:
_"Humor adalah sesuatu yang mekanis yang ditumpangkan pada sesuatu yang hidup. Tawa adalah koreksi sosial yang dirancang untuk mengembalikan fleksibilitas dan jiwa pada struktur yang telah membeku menjadi dogma."_
Penjelasan Bergson secara tepat menggambarkan peran penting sosok Abunawas maupun humor para kiai dalam masyarakat. Ketika kelembagaan politik dan hukum membeku menjadi mesin dogmatis yang dingin, tawa adalah instrumen kebudayaan yang mengembalikan fleksibilitas dan jiwa pada kehidupan bersama.
Sementara itu, Bertrand Russell, pemikir besar dan penerima Nobel Sastra tahun 1950, dalam bukunya _"In Praise of Idleness"_, menyentuh inti dari keretakan psikologis Nalar Lilur:
_"Salah satu gejala mendekatnya kehancuran mental adalah keyakinan bahwa pekerjaan seseorang sangatlah penting dan tidak boleh dijadikan bahan tertawaan. Ketidakmampuan untuk tertawa pada diri sendiri adalah awal dari tirani."_
Russell menyingkap keangkuhan tersembunyi dalam Nalar Lilur: rasa paling benar, paling bersih, dan paling tidak boleh tersentuh oleh kritik. Ketika para pengelola kekuasaan dan media kehilangan kemampuan untuk tertawa melihat kekurangan diri mereka sendiri, politik dengan cepat bergeser menjadi tirani yang menindas.
Menyembuhkan Zaman dengan Tawa Sufistik
Nalar Lilur adalah cermin dari kelelahan jiwa sebuah bangsa yang kehilangan kompas spiritualnya. Ia tumbuh subur ketika kita berhenti berpikir kritis dan menelan bulat-bulat narasi politik serta legalitas formal tanpa pernah mempertanyakan nilai keadilan yang bersemayam di dalamnya. Fenomena saling serang di media digital, dinamika pasca-Muktamar di Tambakberas, hingga riuh sengketa etik adalah pengingat betapa rapuhnya peradaban yang dibangun di atas fondasi tontonan dan positivisme yang kering.
Melalui humor Abunawas dan kearifan para pendiri bangsa, kita diingatkan bahwa cara terbaik untuk meruntuhkan kesombongan dogmatisme dan kepalsuan politik sering kali bukanlah dengan kemarahan yang membakar, melainkan dengan tawa sufistik yang membebaskan. Tawa yang lahir bukan dari kebencian, melainkan dari kedalaman rasa dan kesadaran akan betapa fana serta kerdilnya segala pernak-pernik kekuasaan di hadapan Sang Maha Kuasa.
Hukum dan politik yang kehilangan nilai keadilan substantif tidak lebih dari sekadar lelucon yang buruk. Dan menghadapi lelucon yang buruk, tindakan yang paling anggun dan filosofis adalah tertawa bersama Abunawas—seraya terus merawat akal sehat, meluruskan nurani, dan mengembalikan kesucian keadaban di tanah air tercinta.
oleh: Gus Nas Jogja.(Red)

Tidak ada komentar