SELAMAT UNTUK RAKYAT PALESTINA

Saranapos.com, Dialektika Kemerdekaan, Subjektivitas Hukum, dan Restorasi Peradaban

Duka, Debu, Darah, dan Fajar Kedaulatan

Tanah Palestina telah meminum terlalu banyak air mata dan darah manusia tertindas yang tanpa dosa. Selama delapan dekade, bumi para nabi menjadi panggung peragaan kejahatan kolonialisme modern yang dipajang di bawah silau lampu ruang sidang antarabangsa. Di Gaza, reruntuhan beton adalah saksi bisu betapa suara bayi-bayi tertimbun di balik kepulan debu bombardir, sementara di Jenin dan Hebron, pohon-pohon zaitun purba dicabut hingga ke akar-akarnya—sebuah pembunuhan berencana terhadap memori dan ekosistem kebudayaan. Namun, sejarah selalu memendam cara ajaib untuk membalas dendam pada kezaliman.

_Alhamdulillah,_ lorong waktu yang kelam itu akhirnya menembus titik balik terpenting dalam sejarah geopolitik kontemporer: status Palestina secara resmi diakui sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palu sidang di New York tak lagi sekadar ketukan kayu tanpa taring; ia bergetar menghantam angkuhnya dinding hegemoni imperialism. Palestina kini bukan lagi pengamat tanpa suara (_non-state observer_), bukan pula abstraksi geografis yang bisa dikosongkan oleh retorika veto sepihak. Ini adalah fajar kedaulatan yang terbit dari rahim ketahanan (*sumud*) rakyatnya. Selamat untuk rakyat Palestina! Kemerdekaan ini bukan hadiah atau prasmanan dari panggung kemanusiaan Barat, melainkan tebusan atas ratusan ribu nyawa, keberanian yang tak lapuk, dan kesetiaan mutlak pada tanah air.

Anekdot Satir para Pemenang Nobel: Komedi Gelap Hukum Internasional

Dalam sejarah tata kelola dunia, tak ada satir yang lebih getir ketimbang panggung Nobel Peace Prize. Betapa tidak, podium yang didirikan untuk merayakan perdamaian sering kali berubah menjadi panggung sandiwara paradoksal tempat para arsitek pendudukan memahat citra diri.

Kisah Henry Kissinger yang dianugerahi Nobel Perdamaian 1973—sementara hujan bom ciptaannya melumat wilayah Indocina—adalah lelucon gelap yang disempurnakan ketika Menachem Begin dan Anwar Sadat (1978), serta Yitzhak Rabin dan Shimon Peres bersanding dengan Yasser Arafat (1994). Pemenang Nobel dari pihak penduduk menerima medali emas yang berkilau, namun di lapangan, peta pemukiman ilegal (_illegal settlements_) justru terus membelah Tepi Barat seperti kanker yang menjalar tanpa henti.

Satir ini sampai pada puncaknya tatkala para petinggi PBB dan pengamat internasional berulang kali menyodorkan "Syarat Formalitas Kedaulatan" kepada Palestina: sebuah logika absurd di mana korban perampokan diwajibkan meminta surat izin legalitas kepada perampoknya sendiri. Komedi gelap ini mencapai antiklimaksnya hari ini. Pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB menelanjangi kepalsuan medali-medali Nobel tersebut. Dunia akhirnya menyadari bahwa perdamaian hakiki tidak lahir dari jabat tangan palsu di atas karpet merah Oslo atau Washington, melainkan dari pengakuan tanpa syarat terhadap hak eksistensial suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (_self-determination_).

_1. Dialektika Filsafat Hukum: Dari Factual Subjection Menuju De Jure Sovereignty_

Dalam lanskap jurisprudence (filsafat hukum), perjuangan bangsa Palestina adalah arena benturan tak henti antara dua mazhab besar: Positivisme Hukum Kekuasaan (_legal positivism_) yang opresif dan Hukum Alam (_lex naturalis_) yang emansipatoris. Ketegangan mendasar dalam filsafat hukum ini menempatkan positivisme kekuasaan pada satu sisi yang mengagungkan klaim bahwa kekuatan menciptakan kebenaran (_might makes right_), di mana kenegaraan dikerdilkan sekadar produk veto hegemoni yang berujung pada pereduksian Palestina sebagai entitas non-negara. Di sisi lain, hukum alam menegaskan hak asasi manusia yang inheren, landasan keadilan mutlak, serta legitimasi perlawanan sebagai hak hukum yang sah.

Selama puluhan tahun, kekuatan hegemoni dunia menggunakan kerangka positivisme hukum yang sempit untuk mempertahankan _status quo_ pendudukan. Dalam logika positivistik yang bengkok, eksistensi legal suatu negara digantungkan pada instrumen formalis—termasuk mekanisme veto di Dewan Keamanan PBB—yang sengaja dirancang untuk melanggengkan penundukan faktual (_factual subjection_). Palestina dicoba untuk selamanya dipenjara dalam kategori buatan sebagai *non-state entity.* Secara ontologis, ini adalah bentuk pembunuhan hukum (_legalicide_), di mana eksistensi sebuah bangsa bernyawa dianulir hanya karena tidak memegang stempel persetujuan dari para pemegang hegemoni imperial.

Pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB membalikkan secara radikal bangunan epistemologi hukum internasional tersebut menuju sintesis keanggotaan penuh secara _de jure._ Mengacu pada Teori Deklaratif Kedaulatan (_Declarative Theory of Statehood_) yang termaktub dalam Konvensi Montevideo 1933, keberadaan suatu negara adalah realitas faktual-historis yang inheren: ia ada karena adanya rakyat, wilayah, pemerintah, dan kapasitas memasuki hubungan antarabangsa. Pengakuan PBB bukanlah proses "menciptakan" Negara Palestina dari ketiadaan, melainkan tindakan restoratif yang mencatat realitas objektif yang selama ini disangkal secara paksa.

Lebih jauh, filsafat hukum alam menegaskan bahwa hak atas kemerdekaan (_right to self-determination_) adalah bagian dari *jus cogens*—norma imperatif hukum internasional tertinggi yang tidak dapat dikurangi (_non-derogable_) oleh perjanjian, konvensi, maupun hak veto mana pun. Ketika hukum positif digunakan untuk menindas, maka perlawanan (_al-muqawamah_) berubah menjadi kewajiban moral dan legal tertinggi. Pengakuan PBB ini menandai kemenangan lex naturalis atas positivisme imperial: kedaulatan tidak pernah lahir dari kemurahan hati penjajah, melainkan terpahat dari ketahanan hukum (_legal resilience_) suatu bangsa yang menolak untuk punah.

_2. Politik Literasi Kemerdekaan: Pemikiran Revolusioner Pejuang Palestina_

Kemerdekaan fisik yang kini diakui secara _de jure_ di panggung internasional tidak jatuh dari langit geopolitik yang hampa. Kemenangan diplomasi ini disokong oleh pilar-pilar kokoh Literasi Kemerdekaan—sebuah tradisi pemikiran revolusioner yang dibangun oleh para intelektual, sastrawan, dan pejuang Palestina untuk melawan proyek de-subjektivasi dan penghapusan identitas.

Tritunggal pemikiran revolusioner ini saling menguatkan dalam merajut literasi kemerdekaan. Ghassan Kanafani menggalang gerakan sastra sebagai barisan depan perlawanan dengan menggelegarkan prinsip bahwa kultur adalah senjata. Edward Said memimpin perlawanan epistemik melalui dekonstruksi Orientalisme untuk merebut kembali narasi yang dirampas. Sementara Yasser Arafat menerjemahkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam panggung praktis-diplomatik melalui keseimbangan antara simbol ranting zaitun dan tekad pejuang kebebasan.

Ghassan Kanafani: Sastra sebagai Barisan Depan Perlawanan

Ghassan Kanafani, novelis dan juru bicara revolusioner yang gugur oleh bom mobil agen zionis di Beirut pada 1972, memberikan fondasi konseptual tentang pentingnya merebut narasi. Bagi Kanafani, sastra bukan sekadar hiburan borjuis di waktu luang, melainkan alat perlawanan politik yang radikal. Dalam karya monumentalnya *Men in the Sun* atau _"Rijal fi ash-Syams"_ dan *Returning to Haifa* atau _A'id ila Haifa_, Kanafani menelanjangi bahaya sikap pasif dan kepasrahan. Kanafani dengan tajam menegaskan:

_"Tubuh mungkin bisa dihancurkan dan ditimbun di bawah reruntuhan, tetapi pikiran, ingatan, dan penderitaan yang telah diartikulasikan akan terus menembus tembok-tembok penjara tertebal sekalipun. Jangan pernah menukar senjatamu dengan belas kasihan musuhmu!"_

Kanafani mengajarkan bahwa _sumud_ (ketahanan pantang menyerah) bukanlah ketahanan pasif meratapi nasib di dalam tenda pengungsian, melainkan keberanian aktif untuk menuliskan sejarah dari sudut pandang korban, menjaga kata-kata agar tak dibeli, dan menjadikan kebudayaan sebagai benteng terakhir yang tak terbobolkan.

Edward Said: Dekonstruksi Epistemis dan Perang Narasi

Melalui karya klasiknya _"Orientalism"_ (1978) dan _"The Question of Palestine"_ (1979), Edward Said membongkar bagaimana kekuasaan Barat menggunakan sains, kebudayaan, dan media untuk memproduksi pengetahuan yang mendegradasi Bangsa Timur—khususnya Palestina—sebagai subjek yang "tak beradab", "teroris", atau "tanpa identitas". Said melakukan dekonstruksi epistemis dengan menunjukkan bahwa perampokan tanah Palestina selalu didahului dan dilegitimasi oleh perampokan narasi. Said menulis:

_"Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Palestina adalah tes krusial bagi hati nurani intelektual dunia: apakah kita akan tunduk pada hegemoni narasi imperialis, atau kita berani menyuarakan kebenaran orang-orang yang suaranya dihapus dari sejarah?"_

Konsepsi Said mengenai Literasi Kemerdekaan menuntut agar intelektual organik tidak berdiam diri di gading gading akademis, melainkan pasang badan membongkar propaganda zionisme di panggung global.

Yasser Arafat: Dialektika Ranting Zaitun dan Senjata

Di tingkat praktis-diplomatik, Yasser Arafat memadukan dimensi perlawanan bersenjata dan diplomasi internasional dengan sangat piawai. Pidato bersejarahnya di hadapan Majelis Umum PBB pada 13 November 1974 menjadi salah satu orasi paling legendaris dalam sejarah modern. Berdiri di podium tertinggi dunia, Arafat menyatakan:

_"Hari ini saya datang membawa ranting zaitun dan senjata pejuang kebebasan. Jangan biarkan ranting zaitun ini gugur dari tangan saya. Saya ulangi: jangan biarkan ranting zaitun ini gugur dari tangan saya!"_

Arafat memahami bahwa diplomasi tanpa perlawanan di lapangan akan melahirkan kompromi yang melumpuhkan, sementara perlawanan tanpa visi diplomatik akan mudah disimpangkan oleh narasi musuh. Sintesis antara ranting zaitun dan tekad perlawanan inilah yang akhirnya menuntun Palestina melintasi dekade demi dekade pertarungan hingga meraih pengakuan penuh hari ini.

_3. Kebudayaan dan Peradaban: Restorasi Warisan Levant dan Perlawanan Ekologis_

Palestina bukan sekadar sepetak tanah geostrategis di pinggir Laut Tengah; ia adalah jantung dari peradaban *Levant*—sebuah kawasan di mana benang-benang sejarah manusia dikertenun selama puluhan milenium. Di tanah inilah kota tertua di dunia, Yerikho, berdiri; di sini pula Yerusalem, Betlehem, dan Hebron menjadi titik temu spiritual tiga agama monoteistik utama dunia (Islam, Kristen, Yahudi).

Proses restorasi peradaban dan kebudayaan Palestina ini ditopang oleh pilar-pilar kebudayaan yang dinamis. _Kain kuffiyeh_ berdiri sebagai simbol perlawanan global dan identitas kolektif yang tak terhancurkan. _Tarian dabke_ menjadi manifestasi gerak tubuh yang menolak lupa sekaligus merayakan keberadaan di tanah leluhur. Sementara pohon zaitun purba mewakili perlawanan ekologis dan ikatan mendalam dengan tanah air, memancarkan karakter tangguh yang menolak untuk tunduk pada kezaliman.

Proyek penjajahan pemukim (_settler-colonialism_) selama ini tidak hanya bertujuan menguasai tanah (_land appropriation_), tetapi juga melakukan pembunuhan memori (_memoricide_) dan pembunuhan ekologis (_ecocide_). Pembakaran dan penebangan ratusan ribu pohon zaitun purba—yang banyak di antaranya telah berumur lebih dari seribu tahun—adalah upaya sistematis untuk memutuskan hubungan kultural, spiritual, dan ekonomi antara rakyat Palestina dan buminya. Pohon zaitun bagi rakyat Palestina bukan sekadar komoditas pertanian; ia adalah metafora eksistensial. Akarnya yang menancap dalam di batuan _Levant_ mencerminkan karakter rakyat Palestina yang tak bisa ditumbangkan oleh badai okupasi.

Begitu pula dengan warisan kain _kuffiyeh_ dengan motif jaring ikan dan garis jalannya, tarian kolosal _dabke_ yang menghentakkan bumi, hingga seni _sulam tradisional tatriz_ yang merekam geografi tiap desa melalui warna benang. Kebudayaan ini berfungsi sebagai arsip perlawanan hidup (_living resistance archive_). Ketika peta-peta resmi dihapus, pola _sulaman tatriz_ seorang ibu di pengungsian tetap mampu merekonstruksi batas-batas desa tempat nenek moyangnya dilahirkan.

Dengan diakuinya status Palestina sebagai anggota penuh PBB, tindakan ini bukan sekadar pengesahan batas politik, melainkan restorasi peradaban. Dunia internasional secara tidak langsung menghentikan proyek penjarahan budaya dan mengakui bahwa peradaban _Levant_ yang inklusif, toleran, dan kaya akan sejarah tidak boleh dipadamkan oleh fanatisme monokulturalisme kolonial.

_4. Resonansi Kemanusiaan dari Indonesia: Gelegar Suara Gus Kikin dan PBNU_

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina memiliki akar sejarah dan spiritual yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang amanat konstitusinya dengan tegas mematrikan kalimat: _"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..."_

Dalam lanskap ormas Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa menempatkan isu Palestina pada posisi krusial khidmah kebangsaan dan kemanusiaan universal. *Menanggapi momen bersejarah pengakuan penuh Palestina di PBB ini, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyampaikan pandangan mendalam bahwa pengakuan penuh status Palestina di PBB bukan sekadar kemenangan kertas-kertas diplomatik, melainkan fajar keadilan sejarah yang telah lama dirindukan oleh nurani manusia.* Kemerdekaan ini adalah buah manis dari kesabaran yang tak bertepi, darah para syuhada, dan keteguhan rakyat Palestina yang tak goyah oleh kekejaman zaman.

Gus Kikin menegaskan bahwa bagi Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia, Palestina berada di jantung iman dan amanat konstitusi. Sejak Muktamar NU di Menes tahun 1938, Kiai Hasyim Asy'ari telah menggerakkan bantuan dan doa untuk kebebasan Palestina. *Hari ini, 14 September 2026, PBNU menegaskan kembali komitmennya untuk terus berdiri bersanding dengan Palestina hingga kedaulatan mereka utuh sepenuhnya, kota Yerusalem terlindungi, dan setiap anak Palestina dapat menatap masa depan tanpa bayang-bayang ketakutan maupun ancaman bom. Ucapan selamat yang hangat dipancarkan untuk rakyat Palestina atas kemenangan kebenaran sejarah ini.*

Pernyataan Gus Kikin mempertegas kontinuitas historis (_historical continuity_) perjuangan NU yang konsisten berdiri di barisan depan membela Palestina sejak zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Ini membuktikan bahwa isu Palestina di Indonesia melampaui sekat-sekat politik practical; ia adalah konsensus nasional, solidaritas iman, dan janji suci Kemerdekaan 1945 yang tidak akan pernah padam sebelum Palestina benar-benar merdeka secara mutlak.

Epilog: 

Menatap Kedaulatan Hakiki dan Keadilan Sejarah

Pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB adalah sebuah milestone sejarah, namun ia bukanlah garis akhir dari perjuangan. Di atas kertas hukum internasional, status keberadaan Palestina kini sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di muka bumi. Langkah menuju kedaulatan hakiki ini memerlukan navigasi peta jalan masa depan yang sistematis.

*Pertama, penegakan yurisdiksi hukum internasional harus dioptimalkan* dengan memanfaatkan status anggota penuh untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (_crimes against humanity_) di Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). *Kedua, pembongkaran blokade dan pemukiman ilegal harus dipaksakan* secara kolektif agar kekuatan penduduk menghentikan ekspansi, merubuhkan tembok pemisah (_apartheid wall_), serta membuka seluruh akses blokade darat, laut, dan udara. *Ketiga, rekonstruksi ekologis dan kemanusiaan wajib dijalankan* guna membangun kembali kota-kota yang hancur, merestorasi warisan peradaban Levant, serta menjamin hak kembali (_right of return_) bagi jutaan pengungsi. Keempat, konsolidasi kedaulatan politik harus diiringi dengan perlindungan penuh atas hak-hak sipil seluruh warga negara Palestina.

Dunia hari ini menyaksikan bahwa kezaliman—betapa pun canggih senjata yang digunakannya dan betapa pun kuat jaringan veto yang melindunginya—memiliki tanggal kadaluwarsa. Sebaliknya, kebenaran, keadilan, dan ketahanan rakyat yang memegang teguh tanah airnya adalah hukum alam yang abadi.

Kepada rakyat Palestina yang telah mengajari dunia arti sejati dari martabat manusia, keberanian yang tak terbatas, dan iman yang tak tergoyahkan: SELAMAT! Bendera bertali empat warna itu kini berkibar megah di panggung tertinggi PBB, dan ia tidak akan pernah turun lagi!

oleh: Gus Nas Jogja.(Red)