MUKTAMAR NU KE-35 DI ERA DISRUPSI

Saranapos.com, Saat Medsos Bikin Kita Mendadak Panik: Antara Algoritma dan Tradisi Ngaji

Zaman sekarang, arus informasi bergerak secepat kilat dan nyaris tanpa bendungan. Cukup dengan modal ponsel pintar dan kuota internet, siapapun bebas melemparkan pandangan, kritik, bahkan penghakiman atas peristiwa apa saja. Sialnya, linimasa sering kali lebih menyukai sensasi ketimbang substansi. Dalam suasana publik yang serba riuh dan gampang tersulut inilah, Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) baru saja tuntas menggelar perhelatan tertingginya: Muktamar ke-35 di Tambak Beras, Jombang.

Hasil akhir muktamar tersebut sebenarnya sudah gamblang dan sah secara konstitusi organisasi. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Rais 'Aam melalui mekanisme musyawarah _Ahlul Halli wal 'Aqdi_ (AHWA). Sementara itu, nahkoda kepengurusan Tanfidziyah PBNU periode 2026–2031 kini resmi diamanahkan kepada Gus Kikin Tebuireng.

_"Kiai itu kalau di depan jam'iyyah bilangnya *'sami'na wa atha'na'* (kami dengar dan kami taat). Tapi kalau di belakang panggung, kadang-kadang ya *'sami'na wa perhatika'n'*—didengar dulu, diperhatikan, baru nanti dipikir belakangan sambil ngopi!"_

— Humor Khas Kiai Kampung 

Namun, begitu ketukan palu sidang berakhir, jagat media sosial justru langsung mendadak gempar. Berbagai spekulasi liar bermunculan di lini masa TikTok, X, hingga potongan video YouTube. Ada yang sibuk mereka-reka dugaan "intervensi Istana", meragukan independensi ulama yang duduk di AHWA, hingga memprediksi dengan sangat yakin bahwa NU sedang diambang kehancuran. Fenomena ini unik sekaligus menggelitik. Orang-orang yang mungkin dalam kesehariannya jarang mengaji kitab kuning, mendadak berlagak seperti pengamat politik Islam kelas berat hanya karena usai menonton sebuah tayangan _podcast_.

Jika kita mau mengheningkan cipta dan membedahnya secara jernih, kepanikan massal di media sosial ini sejatinya lahir dari benturan dua kebudayaan yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, ada kebudayaan risalah khas pesantren—sebuah tatanan nilai yang berpijak pada keberkahan (_barakah_), kerendahan hati, sanad keilmuan yang bersambung, serta rasa takut kepada Allah (_khasyayah_). Di sisi lain, ada kebudayaan jejaring digital yang dikendalikan oleh algoritma. Kebudayaan digital ini menuntut segala hal serba transparan, serba instan, vokal, dan penuh penghakiman seketika.

Ketika dinamika muktamar yang sarat dengan bahasa-bahasa simbolik dan tradisi penghormatan khas pesantren dibaca mentah-mentah menggunakan kacamata media sosial, yang terjadi adalah salah kaprah massal. Masyarakat digital gagap memahami bahwa dalam tradisi NU, kepatuhan tidak selalu berarti ketiadaan dialektika, dan ketegangan tidak selalu berujung pada perpecahan. Kebudayaan medsos telah memaksa kita menilai sebuah peristiwa hanya dari kulit luarnya yang tampak bising.

Gegeran dan Ger-Geran: 'Bumbu' Biasa di Rumah Besar NU

Bagi siapa saja yang mau meluangkan waktu mempelajari sejarah, keributan atau gegeran dalam muktamar NU sejatinya adalah "bumbu dapur" yang sudah ada sejak jamannya para pendiri. NU bukanlah porselen indah yang retak hanya karena guncangan kecil, melainkan sebuah rumah kayu maharaksasa yang tiangnya justru makin kokoh setiap kali diterpa angin kencang.

Sejarah mencatat, gesekan ideologis dan politis di tubuh NU sudah membentang panjang. Kita ingat Muktamar Palembang 1952 ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik mandiri. Lalu momentum bersejarah Muktamar Situbondo 1984, ketika Kiai As'ad Syamsul Arifin memprakarsai mekanisme AHWA hingga memunculkan duet KH Achmad Siddiq dan Gus Dur untuk menegaskan kembali Khittah 1926. Jangan lupa pula betapa panasnya Muktamar Cipasung 1994, saat rezim Orde Baru berupaya keras mengintervensi NU dengan menyorongkan Abu Hasan untuk menumbangkan Gus Dur. Bahkan Muktamar Solo 2004 hingga Jombang 2015 pun diwarnai dinamika yang tak kalah sengit.

Gus Dur dan Sandal Kiai

Konon, dalam sebuah arena muktamar yang sedang memanas dan penuh ketegangan antar-kubu, Gus Dur dengan santai berjalan di depan para kiai sepuh sambil menuntun sandalnya sendiri. Seorang ulama muda lalu bertanya dengan wajah panik, _"Gus, ini muktamar kok gegeran terus dari tadi? Bagaimana nasib NU ini?"_

Gus Dur cuma terkekeh sambil menjawab, _"Lho, Sampeyan itu kok heran. NU itu dari dulu ya memang begini. Malah kalau muktamar adem ayem tanpa gegeran, saya justru curiga, jangan-jangan ini muktamarnya orang meninggal atau muktamarnya patung!"_

Keunikan NU terletak pada kemampuan ajaibnya mengawinkan _gegeran_ (ketegangan politis-struktural) dengan _ger-geran_ (kelakar serta kearifan kultural). Hubungan antarfigur pemimpin NU selalu penuh warna. Publik tentu ingat bagaimana sengitnya dinamika hubungan antara KH Idham Chalid dengan pengkritiknya, atau benturan pemikiran Gus Dur dengan KH Ali Yafie. Begitu pula perjalanan hubungan KH Sahal Mahfudz dengan KH Hasyim Muzadi, hingga yang terbaru antara KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf.

Namun, di balik arena ketegangan panggung depan, para kiai NU selalu punya "katup pengaman" kultural berupa humor. Mereka bisa saja berdebat sengit di dalam ruang sidang sampai menggebrak meja, tetapi begitu azan berkumandang atau saat jeda makan malam, mereka kembali duduk melingkar dalam satu nampan, saling melempar lelucon, dan menyeruput kopi bersama. Ketegangan struktural tidak pernah merusak persaudaraan spiritual. Sifat lentur inilah yang membuat NU selalu selamat dari ancaman perpecahan abadi. Ketegangan di tubuh NU bukanlah tanda-tanda kematian, melainkan tanda bahwa metabolisme organisasi maharaksasa ini masih bekerja dengan sangat sehat.

Ketika Semua Orang Mendadak Jadi "Pakar NU": Fenomena _The Death of Expertise_

Di era disrupsi digital, masyarakat global mengalami sebuah krisis kebudayaan yang oleh sosiolog Tom Nichols disebut sebagai the death of expertise—matinya kepakaran. Hirarki pengetahuan runtuh; batas antara orang yang benar-benar ahli dan orang awam yang sekadar berisik menjadi kabur. Dalam konteks Nahdlatul Ulama, fenomena ini mewujud dalam kecenderungan baru: siapapun yang memegang gawai merasa berhak menjadi juri atas kealiman, ketulusan, dan kredibilitas para kiai sepuh.

Ucapkanlah nama-nama ulama yang duduk di jajaran AHWA Muktamar Tambak Beras: Waled NU (Teungku H Nuruzzahri Yahya) dari Aceh, KH Abun Bunyamin dari tatar Pasundan, hingga KH Afifuddin Muhajir dari Situbondo. Mereka adalah pilar-pilar keilmuan usul fiqih, pengasuh ribuan santri, dan ulama yang menghabiskan puluhan tahun umurnya untuk menelaah puluhan kitab gundul serta melakukan tirakat malam. Namun, di era medsos, reputasi dan keilmuan yang dibangun berdekade-dekade itu bisa serta-merta diragukan hanya oleh seorang pengguna internet yang baru membaca satu paragraf rilis berita.

_"Zaman dulu, orang kalau mau menguji keilmuan kiai harus sowan, ngaji bertahun-tahun, dan khatam bermacam-macam kitab kuning. Zaman sekarang, orang menguji ke-khos-an kiai cuma pakai jempol, kuota internet sepuluh ribu, sambil rebahan di kamar mandi!"_

— Sindiran Kultural Nahdliyin

Skeptisisme dangkal ini lahir karena media sosial membiasakan kita pada budaya serba permukaan. Ke-khos-an seorang kiai—yang dalam tradisi NU diukur dari kedalaman ilmu agama, ketakwaan, kerendahan hati, sanad keilmuan, dan laku tirakat—kini coba diukur menggunakan standar baru yang keliru: jumlah followers, frekuensi muncul di tayangan podcast, atau kesesuaian pandangan kiai tersebut dengan bias politik pribadi netizen.

Krisis kebudayaan ini sangat berbahaya karena mengganti nilai _husnuzzan_ (berprasangka baik) dengan prasangka buruk yang tergesa-gesa. Ketika keputusan muktamar tidak sesuai dengan harapan atau selera politik kelompok tertentu, dengan mudahnya dituduhkan bahwa para kiai telah "dibeli" atau "diintervensi". Ada bentuk kecerdasan yang hilang di sini: kegagalan untuk memahami bahwa kebijaksanaan para ulama sepuh sering kali berada jauh di atas jangkauan analisa analisis politik permukaan yang beredar di media massa.

AHWA: Cara Kiai Menjaga Kebijaksanaan dari Riuk-Reduk Politik Massa

Sistem _Ahlul Halli wal 'Aqdi_ (AHWA)—yaitu penunjukan sejumlah ulama senior dan berintegritas untuk memusyawaratkan posisi Rais 'Aam dan menjaring kepemimpinan—bukanlah produk instan. Sistem ini merupakan sublimasi dari kedalaman filsafat politik Islam (_Fiqh Siyasah_) yang dirancang khusus sebagai mekanisme benteng kebudayaan NU.

Di era disrupsi yang cenderung mengagungkan _mob rule_ (hukum massa) dan demokrasi liberal yang bising, AHWA hadir sebagai antitesis yang sangat anggun. Pemilihan kepemimpinan puncak di tubuh organisasi keagamaan idealnya memang tidak disamakan dengan pemilihan kepala daerah atau ketua partai politik, di mana propaganda, pengerahan massa, dan politik uang rentan berkuasa.

Rebutan Jadi Pengurus

Syahdan, ada seorang kader muda NU yang menggebu-gebu ingin masuk menjadi pengurus PBNU. Dengan berapi-api ia mendatangi seorang kiai sepuh untuk meminta restu dan dukungan.

Kiai sepuh itu tersenyum tipis, lalu menepuk bahu sang kader muda sambil berbisik halus, _"Niatmu bagus, Le. Tapi ingat, di NU itu pengurus artinya 'sing ngurusi' (yang mengurusi), bukan 'sing diurusi' (yang minta diurusi). Kalau mau dicari enaknya, ya jadi jamaah saja: datang pengajian, dapat berkat, makan nasi uduk, pulang tidur nyenyak. Kalau jadi pengurus, kamu harus siap mikirin umat sampai tidak bisa tidur, tapi malah sering dituduh yang tidak-tidak!"_

Melalui AHWA, pusat gravitasi pengambilan keputusan dipindahkan dari kebisingan arena voting terbuka ke dalam heningnya ruang musyawarah para sesepuh. Di dalam ruang AHWA, yang bekerja bukanlah kalkulasi angka-angka suara atau kepentingan sponsor, melainkan keheningan istikharah, dialog keilmuan, dan keikhlasan menjaga jam'iyyah.

Sistem AHWA di Muktamar Tambak Beras memberikan pelajaran kultural yang sangat berharga di era digital. AHWA menegaskan kembali bahwa dalam kosmologi NU, kepemimpinan bukanlah barang dagangan yang harus dikejar dengan segala cara atau diperebutkan lewat aksi pencitraan di media sosial. Kepemimpinan adalah amanah (_taklif_) yang sangat berat, yang hanya layak diberikan kepada mereka yang tidak berambisi memperjuangkannya untuk diri sendiri.

Penutup: NU Itu Malati, Tak Perlu Panik Berlebihan

Kegelisahan, kritikan, bahkan tuduhan tendensius yang bertebaran pasca-Muktamar ke-35 pada akhirnya harus kita pandang sebagai ujian imunitas kebudayaan bagi warga Nahdliyyin. Bagi kaum yang mendadak merasa menjadi pakar di media sosial, tantangan terbesarnya hari ini adalah melampaui fase penolakan (_denial_) dan mau belajar membaca NU dari akar sejarahnya yang mendalam, bukan sekadar dari potongan narasi di lini masa.

Secara kultural dan spiritual, NU memiliki daya tahan (_resilience_) yang sangat unik dan telah teruji oleh zaman. Di kalangan warga Nahdliyyin, ada sebuah keyakinan kolektif yang sangat mengakar bahwa organisasi ini "malati"—sebuah istilah bahasa Jawa yang menggambarkan adanya tuah, keberkahan, dan perlindungan metafisis dari para _muassis_ (pendiri) serta para wali pendahulu. Barangsiapa yang berniat jahat atau ingin merusak rumah besar ini dari dalam maupun luar, biasanya akan menetaskan kegagalan bagi dirinya sendiri.

_"NU itu ibarat kapal tanker raksasa. Penumpangnya macam-macam: ada yang sibuk shalawatan di geladak, ada yang dagang akik di pinggir lorong, ada yang main catur di kantin, bahkan ada yang suka melempar batu ke laut. Tapi tenang saja, kapalnya tidak akan tenggelam, karena yang mengemudikan arah navigasinya adalah doa dan istikharah para wali."_

— kelakar Gus Dur

Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras, Jombang telah selesai dengan sah. Duet KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin Tebuireng kini telah mengemban amanah sejarah untuk membawa PBNU menavigasi zaman yang kian rumit. Tugas kebudayaan kita sebagai warga Nahdliyyin di era disrupsi ini bukanlah ikut-ikutan larut dalam narasi kepanikan digital atau memperkeruh suasana dengan prasangka.

Tugas sejati warga NU adalah kembali ke akar rumput (_grassroots_): merawat pengajian selapanan, menghidupkan majelis shalawat, mengajar santri di pesantren, memperkuat ekonomi warga, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Sebab pada akhirnya, kebesaran NU tidak diukur dari seberapa riuh perdebatan di media sosial, melainkan dari seberapa besar kemanfaatan dan kedamaian yang bisa dihadirkan oleh hadirnya Jam'iyyah ini bagi persada Nusantara.

oleh: Gus Nas Jogja.(Red)