Bupati Jombang Buka Apresiasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Bakorwil
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang kesejahteraan Keluarga menggelar Apresiasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Bakorwil yang dilaksanakan diruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang
pada Rabu 4/12/2019.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab.
Acara Apresiasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dihadiri oleh Ketua PKK Jombang Wiwin Sumrambah beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas PPKB & PPPA Jombang, Ketua Perwosi Jombang beserta jajaran pengurus, serta pengurus PKK kecamatan se Kabupaten Jombang.
Hadir pula Ketua TP PKK se Bakorwil Bojonegoro, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Gresik dan Mojokerto.
Bupati Jombang dalam pembukaan mengatakan, peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan keharusan yang harus dilakukan. Jangan sampai perempuan itu hanya sebagai konco wingking atau isteri yang hanya masak saja. Tetapi peran perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan daerah dengan catatan perempuan merupakan soko Guru keluarga, tutur Hj. Munjidah Wahab.
Kesuksesan suami atau keluarga pasti disampingnya ada perempuan yang sholihah, ada perempuan yang tangguh, ada perempuan yang bijaksana, ujar Bupati Jombang.
Untuk itu saya sampaikan Terima kasih dan apresiasi kepada Bakorwil Bojonegoro yang telah menunjuk Kabupaten Jombang menjadi tuan rumah acara peningkatan kualitas hidup perempuan dan Apresiasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga tahun 2019, tutur Bupati Jombang.
Diacara ini juga dipaparkan tentang rancangan PKHP yaitu penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi.
Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, hukum, politik, sosial data dan informasi. (Wots Sp).
Tidak ada komentar