GUS KIKIN, VISI KERAKYATAN DAN KEMENANGAN SILA KE EMPAT

Saranapos.com, Metafora Fajar di Tebuireng: Ketika Titah Kerakyatan Mengoyak Oligarki Wacana

Demokrasi bukanlah ritual prosedural yang dingin; ia adalah jeritan ontologis dari rahim sejarah yang menuntut pembebasan. Dalam rimba wacana kebangsaan yang kerap kali disandera oleh tekno-kapitalisme dan elitikasi elit, keterpilihan KH. Abdul Hakim Mahfudz—yang akrab disapa Gus Kikin—sebagai Nahdoda Agung Nahdlatul Ulama bukan sekadar pergantian tampuk kepemimpinan. Ini adalah badai peradaban, sebuah _einschnitt_ (retakan sejarah) di mana Sila Keempat Pancasila menemukan kembali roh kerakyatannya yang paling murni.

Sebagaimana digelorakan oleh Ir. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945:

_"Jikalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukanlah demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-ekonomi-demokrasi yang dapat mendatangkan kesejahteraan sosial!"_

Kemenangan Gus Kikin adalah penegasan kembali atas pesan Bung Karno tersebut. Di tengah lanskap politik yang condong mengalami atomisasi ala neoliberal, Sila Keempat—Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan—berdiri bukan sebagai jargon statis, melainkan sebagai dialektika yang membakar. Visi kerakyatan yang diusung Gus Kikin menembus dinding-dinding perdebatan elit dan mengakar kembali pada jerit tangis ummat di akar rumput.

Dalam konstelasi filosofis ini, Sila Keempat berkedudukan sebagai payung ontologis utama yang menaungi dua pilar penyangga saling berkelindan. Pilar pertama adalah Hikmat Kebijaksanaan, sebuah sintesis antara nilai syariat dan kesadaran transendensi yang menjiwai setiap pengambilan keputusan. Pilar kedua adalah Praksis Kebudayaan, yang menghidupkan bumi jam'iyah dan mengakar kuat pada realitas kehidupan _grassroots._ Dialektika antara transendensi dan praksis kultural inilah yang memuncak pada muara tunggal: lahirnya gerakan Nahdlatul Ulama yang revolusioner di bawah nakhoda Gus Kikin. Ini adalah kemenangan epistemologi kerakyatan atas aristokrasi wacana.

Ontologi Kerakyatan: Dialektika Transendensi dan Syura

Untuk memahami kedalaman filosofis dari kemenangan ini, kita harus mengupas bedah ontologis atas Sila Keempat. Hikmat kebijaksanaan bukanlah kalkulasi matematik atas suara terbanyak ala utilitarisme Jeremy Bentham, melainkan manifestasi dari syura—sebuah permusyawaratan yang disinari oleh transendensi Ketuhanan.

Karl Marx pernah menyatakan dalam _"Critique of Hegel’s Philosophy of Right"_ bahwa pembebasan manusia hanya terjadi ketika abstrak politik menyatu dengan eksistensi riilnya. Namun, Pancasila melangkah lebih jauh dari materialisme historis: Pancasila menyatukan materialitas kerakyatan dengan kedalaman spiritual.

KH. Abdul Wahid Hasyim, arsitek integrasi Islam dan Kebangsaan, mengartikulasikan hal ini dengan sangat bernas:

_"Agama dan nusa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Segenap perjuangan untuk menegakkan kedaulatan rakyat adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah SWT."_

Perbedaan mendasar antara Demokrasi Prosedural Barat dan Demokrasi Pancasila terletak pada fondasi dan tujuannya. Demokrasi Barat berdiri di atas fondasi atomisasi individu dan logika kapitalis yang mengedepankan mekanisme voting transaksional demi efisiensi pasar serta dominasi suara mayoritas. Sebaliknya, Demokrasi Pancasila yang tersirat dalam Sila Keempat berakar pada fondasi hikmat kebijaksanaan dan transendensi spiritual. Mekanisme utamanya bukanlah transaksi suara, melainkan permusyawaratan berbasis konsensus (_syura_), dengan tujuan akhir yang mutlak: terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh ummat.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan Gus Kikin merepresentasikannya sebagai manifestasi phronesis Aristotelian—kebijaksanaan praktis yang lahir dari pergulatan langsung dengan realitas sosial. Kemenangan Sila Keempat di rahim NU adalah bentuk pengakuan bahwa musyawarah bukanlah arena kompromi oligarkis, melainkan rahim tempat bersemayamnya kehendak kolektif ummat (_volonté générale_ ala Jean-Jacques Rousseau) yang disucikan oleh ajaran Sang Pencipta.

Hermeneutika Kebudayaan NU: Dari Tradisionalisme Pasif Menuju Praksis Emansipatoris

Kebudayaan Nahdlatul Ulama sering kali disalahpahami oleh para sosiolog Orientalis sebagai bentuk tradisionalisme pasif. Padahal, kebudayaan NU adalah sebuah _habitus_ (dalam terminologi Pierre Bourdieu) yang sarat akan resistensi emansipatoris. Pesantren, sarung, dan tradisi simakan adalah benteng kebudayaan yang selama berabad-abad menolak didekte oleh hegemonik kolonialisme maupun modernitas yang mencerabut akar kemanusiaan.

Gus Kikin berdiri di atas bahu para raksasa sejarah—dari Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari hingga KH. Wahid Hasyim. Visi kerakyatannya mengartikulasikan kembali apa yang disebut oleh Antonio Gramsci sebagai intellectual organik. Kepemimpinan NU tidak berada di menara gading teoretis, melainkan melebur dalam denyut nadi kehidupan rakyat miskin kota, petani yang terpinggirkan, dan buruh yang terasing.

_"Kebudayaan suatu bangsa tidak boleh dilepaskan dari akar keimanan dan keadilan sosial. Jika kebudayaan tercerabut dari rakyat, maka ia hanya akan menjadi topeng bagi penindasan."_

— Mohammad Hatta

Kemenangan Sila Keempat di bawah nakhoda Gus Kikin memancarkan pendar revolusioner karena berhasil memulihkan _jam'iyah_ (organisasi) menjadi _jamaah_ (komunitas kultural). Kebudayaan di sini dihayati sebagai praksis emansipasi—sebuah tindakan sadar untuk membongkar struktur penindasan melalui hikmat kebijaksanaan kultural Nusantara.

Manifestasi Sila Keempat sebagai Antidotum Krisis Zaitgeist Modern

Dunia hari ini diguncang oleh krisis _Zeitgeist:_ kebangkitan populisme kanan yang destruktif di satu sisi, dan teknokrasi neoliberal yang dingin di sisi lain. Jurgen Habermas dalam karya monumentalnya _"The Theory of Communicative Action"_ mendesakkan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi atau _dominanzfreie Kommunikation_. Namun, Habermas kerap kali lupa bahwa komunikasi komunikatif tanpa basis spiritualitas dan kebudayaan lokal akan rapuh diterjang gelombang kapitalis.

Sila Keempat Pancasila adalah jawaban Nusantara atas kebuntuan teoretis Barat tersebut melalui tiga pilar manifestasi utama. _Pertama,_ implementasi permusyawaratan berbasis hikmat yang mengganti logika akumulasi modal politik dengan kesadaran etis-transendental. _Kedua,_ penegakan kedaulatan aksional yang mengembalikan hakikat kekuasaan dari tangan pemilik modal kembali ke pangkuan rakyat (_das Volk_). _Ketiga,_ penguatan resistensi kultural yang menjadikan tradisi pesantren dan kearifan lokal sebagai epistemologi tanding terhadap penyamaan paksa gelombang globalisasi.

Dengan merawat tradisi tabayyun, tasyawur, dan tasamuh, Gus Kikin menghadirkan kepemimpinan yang tidak bertumpu pada retorika kosong, melainkan pada kerja-kerja kebudayaan yang konkret. Ini adalah pengejawantahan dari Keadilan Sosial yang dipandu oleh Hikmat Kebijaksanaan.

Fajar Baru Revolusi Kemanusiaan

Kemenangan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU adalah proklamasi kebudayaan bahwa Sila Keempat Pancasila masih bernapas, melawan, dan menang. Ia membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak perlu mengemis legitimasi dari konsep-konsep impor yang asing dari bumi Nusantara.

Sila Keempat adalah mahakarya filosofis _Founding Fathers_—sebuah perpaduan antara tauhid, nilai kemanusiaan, dan kebudayaan kerakyatan. Di tangan kepemimpinan yang berakar kuat pada nilai-nilai ini, Nahdlatul Ulama di bawah Gus Kikin tidak hanya akan menjadi benteng penjaga NKRI, melainkan suar peradaban yang memancarkan keadilan, keharmonisan, dan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fajar kerakyatan telah menyingsing; Sila Keempat telah menemukan kembali pedangnya.

oleh: Gus Nas Jogja,(Red)